Liputan6.com, Jakarta – Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 masih dua tahun lagi. Namun, belakangan ini sudah ramai bermunculan para relawan-relawan yang masing-masing menjagokan pilihannya maju jadi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).
Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnadi mengingatkan jika yang berhak untuk mengusung capres dan cawapres adalah partai politik (parpol), tidak sembarangan.
“Yang punya hajat menentukan capres dan cawapres adalah partai politik, hal itu berdasarkan amanat konstitusi. Tetapi saat ini yang paling berisik adalah pihak yang sama sekali tidak punya kewenangan, bahkan sampai ada yang mendikte partai politik. Mereka bersikap dan berstatement melebihi dari partai politik,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022).
Teddy menegaskan, parpol peserta Pemilu 2019 lalu merupakan partai politik yang memiliki kewenangan menentukan capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 mendatang.
“Di luar dari itu, sama sekali tidak punya kewenangan. Keributan terkait penentuan capres dan cawapres bukan berasal dari yang punya hajat, tapi yang tidak punya hajat,” ucap dia.
Meski begitu, Teddy mempersilahkan bagi para tim sukses (timses) tokoh siapa pun agar bisa dilirik oleh partai politik.
“Tim sukses mempromosikan tokoh agar dilirik oleh partai politik, itu wajar dan sah-sah saja, bahkan harus, agar supaya mendapatkan atensi. Tapi hanya sebatas itu, tidak lebih,” terang dia.
“Begitu pun ketika tokoh yang mereka inginkan akhirnya resmi menjadi Capres, maka kewenangan mereka hanya mempromosikan agar bisa meyakinkan pemilih, tidak lebih,” sambung Teddy.
Perlu Diingatkan
Teddy menegaskan, perlunya diingatkan agar tak ada lagi pihak di luar partai politik yang memaksakan diri untuk mengusung capres maupun cawapres di Pemilu 2024 mendatang.
“Ini perlu diingatkan, karena semakin mendekati Pemilu 2024, maka akan semakin banyak pihak di luar partai politik yang merasa punya kewenangan untuk menentukan, mengatur, menilai bahkan memaksa. Harus sadar posisi, tidak perlu membuat keributan yang tidak-tidak, karena kalian hanyalah penonton, bukan pemain,” jelas dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak boleh ada kader PDIP melakukan manuver politik untuk kepentingan Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Megawati pada sambutan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Selasa 21 Juni 2022.
“Kalian siapa yang membuat manuver, keluar! Karena tidak ada di PDIP main dua kaki, tiga kaki melakukan manuver,” tegas Megawati.
Megawati mengingatkan bahwa hanya dirinya yang berhak memutuskan siapa yang akan maju di Pilpres 2024.
“Karena saya diberi kalian sebuah hak preogratif hanya Ketua Umum yang menentukan calon presiden dari PDI Perjuangan,” kata dia.
Sumber : https://www.liputan6.com
