Palangka Raya – Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadi Y. Tingan menegaskan bahwa mitigasi harus menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).
Felix menyebutkan, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah antisipasi sejak dini untuk meminimalkan risiko bencana, terutama memasuki periode musim kemarau.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, instansi terkait, pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat.
“Mitigasi harus menjadi prioritas. Kami akan memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan personel, mengoptimalkan sarana prasarana, serta mengedukasi masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Menurut Felix, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan karhutla. Edukasi dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan agar potensi kebakaran dapat ditekan.
Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memaparkan bahwa hingga 30 Juli 2026 telah terjadi 1.345 kejadian bencana di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi.
BNPB memprediksi puncak risiko bencana akan terjadi pada Agustus hingga September 2026, dengan Kalimantan Tengah masuk dalam wilayah berisiko tinggi.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengingatkan seluruh kepala daerah agar mempercepat langkah antisipasi melalui penguatan koordinasi, kesiapan anggaran, personel, dan sarana pendukung.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Felix menambahkan, arahan BNPB dan Pemerintah Provinsi akan menjadi pedoman bagi Pemkab Barito Utara untuk memperkuat kesiapsiagaan sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan mampu meminimalkan risiko terhadap masyarakat maupun lingkungan.(Gep)
