KUALA PEMBUANG – Terjadinya kekosongan stok obat di rumah sakit jadi sorotan kalangan DPRD Seruyan. Sebab akibat hal tersebut beberapa pasien BPJS harus membeli obat ke luar rumah sakit.
Anggota DPRD Seruyan Bejo Riyanto sangat menyayangkan hal tersebut, mengingat sesuai ketentuan yang berlaku, peserta BPJS berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan lengkap, seperti fasilitas tempat rawat inap, obat, perawatan serta fasilitas lainnya.
“Kami sering menerima aduan atau keluhan masyarakat pengguna BPJS, mereka kadang-kadang saat menebus obat di rumah sakit kosong sehingga diperintahkan beli di luar. Sementara dalam ketentuan yang namanya BPJS itu satu paket, baik obat, rawat inap, dokter serta perawatnya jadi sudah satu paket itu, tidak ada lagi kewajiban bagi kita mengeluarkan uang,” katanya, di Kuala Pembuang, Senin (12/8).
Sementara menurutnya selama ini realisasi yang terjadi di masyarakat demikian. Pasien yang berobat terkadang di perintahkan untuk membeli obat ke tempat lain karena tidak tersedianya obat di rumah sakit tersebut. Bahkan yang lebih mirisnya lagi pasien yang diminta membeli obat di luar terpaksa menggunakan uang pribadi tanpa ada ganti rugi dari pihak rumah sakit.
“Sementara sesuai aturannya tidak begitu, harusnya obot yang dibeli di luar oleh pasien itu struk pembayarannya diminta, rumah sakit wajib mengganti,” tegasnya.
Sementara disisi lain ungkap Bejo, pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah tahun 2023, yang menjadi salah satu persoalan yaitu masih banyak diitemukan obat kadaluwarsa yang ada di rumah sakit.
Sehingga ini menurutnya menjadi tanda tanya, sementara obat yang dibutuhkan pasien BPJS banyak yang tidak terpenuhi, namun disisi lain masih banyak obat yang kadaluwarsa. “Ini menurut saya sangat lucu, kalau banyak obat kadaluwarsa itu artinya tidak terpakai, artinya tidak bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Oleh karena itu lanjut Bejo, terhadap permasalahan ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih ini menjadi bahan evaluasi serta catatan bagi pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Dirinya berharap ke depannya pemerintah daerah bisa lebih berhati-hati lagi, terutama dalam penganggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga realisasinya bermanfaat kepada masyarakat.(Yan)
