KUALA PEMBUANG – untuk mengantisipasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) nantinya berbenturan waktu pelaksanaan dengan Pilpres dan Pilkada yang akan diselenggarakan tahun depan secara serentak, DPRD Kabupaten Seruyan mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
“Intinya, kami mengusulkan agar Pilkades itu bisa dilaksanakan segera mungkin dan untuk itu kami minta instansi terkait dalam waktu dekat sudah mengusulkan revisi Perda Pilkades, kenapa kami mendesak Pilkades segera dilaksakan, karena untuk mengantisipasi terbenturnya dengan pelaksanaan Pilpres dan Pilkada. Selain itu agar sistem birokrasi di 99 desa yang ada di Kabupaten Seruyan dapat berjalan dengan sehat,” kata Anggota DPRD Seruyan, Bejo Riyanto.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menegaskan bahwa pola Penanggung Jawab (Pj) Kades tidak begitu relevan dan tidak memiliki urgensifitas. Hal tersebut dikarenakan banyak dari Pj yang ada bukanlah orang yang berasal dari desa tertentu dan memiliki kompetensi memahami sistem birokrasi pemerintahan desa.
“Penunjukan Pj mestinya selektif dan tepat agar mengerti sistem pemerintahan di ranah desa. Akan tetapi, pada realitasnya penunjukan Pj ini terkesan menyesuaikan keinginan sepihak. Tentu saja, hal tersebut tidak memiliki relevansi yang jelas, seperti terkesan hanya untuk kepentingan sepihak,” tegasnya.
Diketahui, 50 persen dari 99 posisi Kades di Bumi Gawi Hatantiring diisi oleh Pj. Bahkan ada yang menjabat hingga Sembilan tahun. Hal tersebut mengindikasikan ketidaksehatan sistem pemerintahan desa. Dikhawatirkan banyak program-program tidak berjalan tepat dan terukur serta akan menyebabkan tindakan melawan aturan yang berlaku. (Yan)