Kuala Pembuang – DPRD Kabupaten Seruyan mempertanyakan kepada Pemeri ntah daerah melalui Dinas Kesehatan, terkait status RSUD Hanau, apakah status ke pemilikannya masih milik pemerintah daerah atau sudah diambil alih provinsi.
Ia meminta apabila status RSUD Hanau itu masih milik Pemkab Seruyan, agar pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut dapat lebih dimaksimalkan lagi. Terlebih apabila ada pasien yang datang ke RSUD dalam kondisi urgen harus diberikan pelayanan yang maksimal oleh tenaga medisnya.
“Belum lama ini adanya kejadian kecelakaan yang menimpa salah seorang warga di kecamatan Hanau. Kondisinya saat itu mengalami luka yang parah dan harus mendapatkan penanganan yang intensif. Namun dari pengakuan keluarga korban,setelah korban dibawa ke RSUD tersebut,korban tidak langsung diberikan pelayanan maksimal ,korban dibuat menunggu lama dan lebih paranya lagi para tenaga kesehatannya hanya memberikan rontgen saja,’’katanya Senin (20/2/2023).
Dia secara pribadi sangat menyayangkan hal ini terjadi, jika korban tidak bisa dilayani, seharusnya pihak rumah sakit mengambil tindakan lain yaitu dengan merujuk pasien tersebut ke RSUD lainnya yang lebih bagus sehingga cepat mendapat penanganan.
Sementara terkait perihal itu kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) seruyan Bahrun Abbas menjelaskan, bahwa saat ini status kepemilikan RSUD Hanau masih dalam hal pendiskusian,dalam artian masih ada kewenangan Pemerintah kabupaten dan kewenangan pemetintah Provinsi.
“Kenapa saya katakan demikian ,karena secara rumah sakinya sudah diambil alih oleh Provinsi,namun untuk pegawai termasuk pembinaannya masih kewenangan kabupaten ,sementara direkturnya sudah dilantik gubernur dan terkait kejadian kecelakaan itu nantinya akan kami sampaikan ke direktur RSUD hanau,’’tandasnya.(Yan)
